Garut General Check UP:Langkah Mendesak Agar “Graut Hebat” tak Hanya jadi Slogan

GARUT GENERAL

Oleh: Holil Aksan Umarzen – Ketua Umum PM Gatra (Paguyuban Masyarakat Garut Utara)

Jabar.ex-pose.Net GARUT – Seruan kuat disampaikan oleh Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) kepada Bupati Garut agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Inisiatif ini dikenal dengan sebutan “Garut General Check Up”, yang digagas sebagai langkah strategis dan mendesak demi memastikan bahwa visi “Garut Hebat” benar-benar terwujud, bukan sekadar jargon kosong.

Dalam rilis resmi yang disampaikan oleh Ketua Umum PM Gatra, Holil Aksan Umarzen, disebutkan bahwa saat ini Kabupaten Garut masih terjebak dalam rutinitas pemerintahan yang minim inovasi dan arah yang jelas. Menurutnya, transformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan menjadi keniscayaan dalam menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kualitas layanan publik.

“Jika kita tidak segera melakukan check up secara menyeluruh terhadap sistem pemerintahan, maka Garut akan terus tertinggal. Kita butuh evaluasi yang konkret, berbasis data, dan berkelanjutan,” tegas Holil.

Substansi Evaluasi Menyeluruh

Gagasan “Garut General Check Up” mencakup evaluasi terhadap berbagai elemen pemerintahan, mulai dari kinerja legislatif, efektivitas birokrasi eksekutif, hingga transparansi dalam sistem yudikatif. Evaluasi ini juga mencakup penggunaan teknologi digital untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik.

Beberapa poin penting yang disoroti antara lain:

Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Kurangnya transparansi dalam proses legislatif dan birokrasi.

Belum optimalnya digitalisasi dalam sistem pemerintahan dan peradilan.

Langkah Strategis yang Diusulkan

Dalam dokumen gagasannya, Holil mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya:

1. Pelaksanaan evaluasi menyeluruh berbasis data valid dan indikator kinerja.

2. Pengembangan sistem informasi digital yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

3. Reformasi birokrasi yang disertai peningkatan kapasitas SDM.

4. Pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan melalui platform digital.

5. Digitalisasi proses administrasi dan sistem hukum untuk mempercepat dan mengefisiensikan layanan.

Berdasarkan Data Resmi dan Riset

Gagasan ini didasarkan pada data dan laporan dari berbagai lembaga resmi, seperti BPS, Kementerian PAN-RB, dan Transparency International. Salah satu temuan penting, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022 masih menunjukkan skor rendah (36/100), serta hanya 65% masyarakat yang merasa puas terhadap layanan publik di daerah mereka.

“Data dan fakta ini menjadi alarm. Jika tidak ada langkah serius, Garut bisa kehilangan momentum pembangunan dan kepercayaan publik,” kata Holil.

Ajak Bupati Bergerak Cepat

Sebagai penutup, PM Gatra menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan media untuk turut mengawal gerakan ini. Holil menyampaikan pesan khusus: “Punten para awak media tercinta, bantos urang ngageuing Pak Bupati Garut Hebat.”

Ia menekankan bahwa waktu untuk bertindak adalah sekarang. “Apakah ‘Garut Hebat’ akan jadi kenyataan atau sekadar basa-basi, itu tergantung dari keberanian kita untuk berubah,” pungkasnya.

(Unsang Wiga)