Ketua Fraksi PPP DPRD jabar,Minta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tidak Sporadis dalam Pembenahan Tata Ruang

Jabar ex-pose.net Bandung – Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar lebih terarah dalam melakukan pembenahan tata ruang di wilayahnya. Menurut Zaini, pembenahan tata ruang yang tidak terencana dengan baik bisa berdampak pada meningkatnya risiko bencana alam, seperti banjir yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.

“Terkait masalah banjir dan juga tata ruang kota. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa tata ruang kota tidak boleh ditangani secara kasuistik. Perencanaan tata ruang bukan hanya sebatas pengaturan penggunaan ruang di kota, tetapi juga harus mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan demikian, tata ruang memiliki peran penting dalam pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Zaini dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, dalam menangani masalah tata ruang, Dedi Mulyadi harus mengedepankan pendekatan yang sistematis. Ia mencontohkan bahwa pembangunan embung atau kolam retensi untuk mengatasi banjir harus disertai dengan perbaikan sistem drainase.

“Kalau kolam retensi ada, tapi air yang masuk ke kolam tersebut terhambat karena drainase yang buruk atau penuh sampah, ya tetap sulit. Jadi, upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.

Zaini mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp119,31 miliar untuk normalisasi sungai, situ, embung, dan muara guna mencegah banjir. Anggaran ini meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya Rp930 juta.

“Dalam pemaparan Gubernur bersama Badan Anggaran, difokuskan pada normalisasi sungai, situ, embung, dan muara di enam wilayah sungai dengan anggaran naik dari Rp930 juta menjadi Rp119,31 miliar. Ini perlu menjadi perhatian agar anggaran tersebut tidak digunakan secara sporadis atau malah menjadi proyek yang terbengkalai dan berpotensi merugikan negara,” paparnya.

Ia juga menyoroti proyek embung di kawasan Kiarapayung, Sumedang, yang mangkrak meski telah menghabiskan anggaran Rp5,3 miliar dari APBD Jabar 2023.

“Saya mengunjungi Kiarapayung, Sumedang, yang dikelola oleh Kwarda Jabar. Ada proyek embung senilai Rp5,3 miliar dari APBD 2023 yang mangkrak dan kini ditangani Kejari,” tutup Zaini.

Dengan meningkatnya anggaran untuk perbaikan tata ruang dan pengendalian banjir, ia berharap proyek-proyek infrastruktur di Jawa Barat dapat berjalan secara terencana dan tidak terbengkalai.

(Tedi nur)